Lembaga BP Tapera dan Menteri PKP tinjau rumah subsidi FLPP di NTB sekaligus berbincang dengan para penerima bantuan KPR.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Polinesia di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 19 Mei 2026.
Lawatan ini dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat), Sid Herdi Kusuma.
Hal ini sebagai bentuk dukungan BP Tapera terhadap pelaksanaan program pembiayaan perumahan subsidi bagi masyarakat.
BP Tapera dan Menteri PKP Tinjau Rumah Subsidi FLPP di NTB Sekaligus Mengungkapkan Peran KUR untuk UMKM
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar menyampaikan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan memberikan manfaat besar bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), khususnya masyarakat kecil yang bergerak di sektor pendukung perumahan.
Menurut dia, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan dengan bunga yang sangat ringan, yakni hanya 0,5 persen.
Selain itu, pelaku UMKM yang bekerja sebagai kontraktor maupun pemilik toko bangunan juga dapat memperoleh akses pembiayaan hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen dari pemerintah.
Program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembangunan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menteri PKP Mengapresiasi Para Penerima Manfaat FLPP dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga mengunjungi salah satu penghuni rumah subsidi FLPP di lokasi yang sama bernama Idayani.
Idayani merupakan seorang ibu tunggal yang memiliki usaha laundry (penatu) dan membesarkan empat orang anak.
Dengan semangat pantang menyerah, Idayani tetap mampu menjalankan usahanya sekaligus mencicil rumah subsidi FLPP yang diperoleh melalui bank penyalur BSN (Bank Syariah Nasional).
Kisah Idayani menjadi contoh nyata bagaimana program rumah subsidi dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak dalam berbagai tantangan ekonomi.
Maruarar mengapresiasi semangat kerja keras dan keteguhan para penerima manfaat FLPP dalam meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP juga bertemu dengan salah satu bankir dari BSN yang berani mengambil keputusan pembiayaan rumah subsidi kepada seorang ibu single parents dengan satu sumber usaha.
Keputusan tersebut didasarkan pada keyakinan terhadap motivasi tinggi, semangat bekerja, dan kemauan kuat nasabah untuk terus berusaha demi masa depan keluarganya.
Penyaluran FLPP Secara Nasional Pada Mei 2026 Sudah Mencapai Rp7 Triliun, NTB Berada di Peringkat 17
Sid menyampaikan berdasarkan data penyaluran FLPP untuk provinsi NTB telah tersalurkan sebanyak 780 unit rumah
Penyaluran tertinggi dari asosiasi pengembang perumahan REI sebanyak 525 unit, APERSI sebanyak 197 unit rumah, Apernas Jaya sebanyak 29 unit.
Sementara itu, penyaluran dari jalur lainnya diikuti oleh Perumnas sebanyak 13 unit, Himperra 15 unit rumah dan Apernas 1 unit rumah.
“Secara total realisasi FLPP per 18 Mei 2026 sebanyak 58.030 unit senilai Rp7, 21 triliun,” kata Sid seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima oleh Investasiproperti.id.
“Di mana NTB menduduki posisi nomor 17 dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia,” katanya melanjutkan.
Situs Investasiproperti.id selalu menyediakan konten yang menarik mengenai perumahan subsidi yang dibangun di sebuah kawasan.
