Lembaga BP Tapera telah salurkan 77 ribu KPR FLPP hingga Juni 2026, setara dengan 22 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.
Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan atau Rumah Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan tren positif.
Per 11 Juni 2026, BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) mencatatkan realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah.
Jumlah tersebut sama dengan 22,15 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 ini sebanyak 350.000 unit.
Pencapaian tersebut merupakan kolaborasi bersama 36 bank penyalur dan 21 asosiasi perusahaan pengembang properti.
Realisasi KPR Sejahtera FLPP tersebut tersebar di 8.859 perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 developer properti di 375 kabupaten dan kota pada 35 provinsi di Indonesia.
Lembaga BP Tapera Telah Salurkan 77 Ribu KPR FLPP Hingga Juni 2026, Inilah Pemaparan Realisasinya
Di sisi perbankan, Bank BTN menjadi penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 37.657 unit rumah atau 48,56 persen dari total capaian penyaluran saat ini.
Diikuti dengan Bank Syariah Nasional menyalurkan 19.088 unit (24,61 persen), dan Bank BRI 6.275 unit (8,09 persen).
Bank BNI 5.608 unit (7,23 persen), dan Bank Mandiri 2.755 unit (3,55 persen), dan 7,96 persen sisanya adalah mitra bank penyalur FLPP lainnya.
Sementara itu, dari sisi kalangan asosiasi pengembang, pencapaian tersebut berasal dari REI (Real Estate Indonesia) dengan realisasi tertinggi.
REI membukukan realisasi yang mencapai sebesar 32.026 unit rumah atau 41,3 persen dari total penyaluran saat ini.
Posisi berikutnya ditempati APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) dengan 23.048 unit (29,72 persen).
Peringkat selanjutnya adalah HIMPERRA (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat) sebesar 10.426 unit (13,44 persen).
Berikutnya, ada ASPRUMNAS (Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional) sebanyak 3.532 unit (4,55 persen).
Terakhir, dan PI (Pengembang Indonesia) sebesar 2.475 unit (3,19 persen), dan 7,8 persen sisanya berasal dari para asosiasi pengembang lainnya.
BP Tapera Mengungkapkan Minat Anak Muda untuk Memiliki Tempat Tinggal Berada di Peringkat Atas
Berdasarkan data BP Tapera, minat generasi muda terhadap program pembiayaan rumah subsidi menempati posisi tertinggi.
Kelompok usia 19-25 tahun menjadi penerima manfaat FLPP terbanyak dengan 28.060 unit rumah atau 36,19 persen dari capaian total nasional tahun 2026 ini.
Hal tersebut membuktikan minat masyarakat usia muda untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi ini cukup besar.
Dari sisi jenis pekerjaan, kelompok jenis pekerjaan swasta masih menunjukkan kelompok yang paling besar memanfaatkan layanan FLPP, yaitu sebesar 52.592 atau 67,83 persen.
Diikuti dengan kelompok jenis pekerjaan wiraswasta sebesar 12.699 atau 16,38 persen, PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebesar 6.343 atau 8,18 persen.
Lantas lainnya sebanyak 4.723 atau 6,09 persen, dan TNI (Tentara Nasional Indonesia)/Polri sebesar 1.175 atau 1,52 persen.
BP Tapera Terus Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mengenai Program Rumah Subsidi
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, optimistis bahwa penyaluran FLPP akan terus meningkat setiap bulannya.
Menurut Heru, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur maupun asosiasi pengembang properti guna memastikan penyaluran berjalan sesuai target.
BP Tapera juga terus memperluas sosialisasi program rumah subsidi kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.
“Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak MBR yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi,” kata Heru seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima oleh Investasiproperti.id.
“Tentunya hal ini kami lakukan melalui kolaborasi dengan para mitra kerja seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perbankan, hingga Asosiasi Pengembang Perumahan” lanjutnya.
BP Tapera Mendukung MBR dalam Memiliki Hunian Vertikal Lantaran Memiliki Sejumlah Kelebihan
Pada tahun 2026 pemerintah juga mendorong keterjangkauan rumah vertikal bagi MBR lantaran memiliki banyak keunggulan terutama bagi yang tinggal di perkotaan.
Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah MBR dalam hal keterjangkauan, terutama dalam hal kemudahan akses seperti lokasi bekerja, fasilitas umum, dan jarak dengan pusat kota.
Oleh karena itu BP Tapera sebagai unsur pemerintah memiliki peran melalui penyaluran FLPP dengan turut mendorong penyaluran pada hunian vertikal pada tahun 2026.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh BP Tapera, saat ini tersedia 2.908 unit rumah susun ready stock atau siap jual yang tersebar di Indonesia,
Jumlah tersebut berasal dari yang dikelola oleh pihak swasta atau perusahaan pengembang properti maupun oleh Perum Perumnas.
Oleh karena itu, BP Tapera melihat ketersediaan ini menjadi salah satu peluang bagi masyarakat generasi rumah tangga muda untuk dapat menjangkau hunian dengan aksesibilitas yang lebih menarik dari aktivitas sehari-hari.
“Kami juga melihat, berdasarkan data SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), terdapat juga data potensi rusun mencapai 9.217 unit. Kita akan dorong ini untuk dapat segera direalisasikan,” kata Heru lagi.
BP Tapera Terus Berkoordinasi dengan Seluruh Pihak Berkepentingan Terkait Sektor Perumahan Nasional
Guna mendorong hunian vertikal tersebut, saat ini BP Tapera terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak di pemerintah.
Koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selaku Ketua Komite Tapera terkait dengan penetapan aturan mengenai tenor dan suku bunga.
Lantas penyelarasan kebijakan juga dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan terkait penyedia anggaran.
Tidak ketinggalan, koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang diterapkan telah sesuai.
Adapun usulan yang saat ini sedang dirumuskan oleh Kementerian PKP bersama dengan BP Tapera adalah berupa tenor atau jangka waktu mencapai 40 tahun hingga layanan pelunasan dipercepat tanpa dikenakan denda.
Usulan tersebut termasuk sudah mengakomodasi layanan FLPP yang selama ini telah berjalan, seperti uang muka ringan, suku bunga tetap dan angsuran yang terjangkau.
“Jika kita meninjau keterjangkauan berdasarkan upah minimum, maka apabila calon debitur mengajukan tenor hingga 40 tahun, angsuran per bulannya hanya sekitar Rp700 ribu hingga Rp800 ribu untuk rumah susun,” kata Heru lagi.
Dengan realisasi yang telah lebih dari 77 ribu unit hingga saat ini, program FLPP menunjukkan tren positif dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR.
Hal ini juga sekaligus mempercepat pencapaian target penyediaan hunian layak dan terjangkau yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sebelumnya, ada paparan soal Menteri PKP mengunjungi perumahan yang dibiayai FLPP BP Tapera dengan mengecek kualitas rumah dan sarana prasarana pendukung.
Jangan lewatkan ulasan mengenai BP Tapera dan Kementerian PKP menyosialisasikan pembiayaan perumahan di Brebes, Jawa Tengah. Alokasi pembiayaan melalui FLPP mencapai 50 ribu rumah.
Tidak ketinggalan, ada penjabaran perihal BP Tapera dan Menteri PKP meninjau Rumah Subsidi FLPP di NTB. Maruarar mengungkapkan manfaat KUR Perumahan bagi UMKM dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Situs Investasiproperti.id selalu menyajikan konten yang menarik mengenai penyaluran kredit perumahan murah untuk masyarakat.
