Lembaga pemerintah, BP Tapera jelaskan skema KPR Subsidi tenor 40 tahun sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan rumah.
Mimpi untuk memiliki rumah yang layak dan nyaman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) semakin terbuka lebar.
BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) memaparkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun dalam Rapat Komite Tapera yang digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan.
Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan untuk memiliki rumah pertama.
Komite Tapera Menyelenggarakan Rapat yang Dihadiri Semua Pihak Berkepentingan Terkait Perumahan Rakyat
Rapat yang diselenggarakan di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan ini dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait bersama.
Rapat dihadiri oleh anggota Komite Tapera lainnya, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Ketenagakerjaan Yassierli; serta unsur profesional, Eko Djoeli Heripoerwanto.
Sedangkan dari pihak BP Tapera, hadir secara lengkap jajaran pimpinan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, yaitu Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Selain itu, hadir Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Sid Herdi Kusuma; dan Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Sugiyarto.
Tidak ketinggalan, ada Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana, Doddy Bursman; serta Deputi Bidang Hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang.
BP Tapera Jelaskan Skema KPR Subsidi Tenor 40 Tahun yang Memudahkan Masyarakat Memiliki Tempat Tinggal
Heru menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik.
“Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan,” ujar Heru seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima oleh Investasiproperti.id.
“Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi,” lanjutnya.
Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung.
Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan atau kenaikan suku bunga pada masa mendatang.
Usulan tersebut mendapat dukungan Maruarar. Menurutnya, inovasi pembiayaan perumahan diperlukan agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses rumah layak huni.
“Ada target besar yang harus kita capai. Karena itu diperlukan terobosan dan inovasi,” kata Maruarar yang pernah menjadi anggota DPR selama tiga periode.
“Perpanjangan masa tenor ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah,” lanjutnya.
Rapat Komite Tapera Membicarakan Hal Lain Mulai dari Rumah Susun Hingga Kerja Sama dengan Pekerja dan Buruh
Selain membahas tenor 40 tahun, rapat juga menyoroti pentingnya pengembangan rumah susun sebagai salah satu solusi penyediaan hunian di kawasan perkotaan.
Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan berbagai regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Yassierli dalam kesempatan yang sama mendorong agar BP Tapera terus memperkuat kerja sama dengan kalangan pekerja dan buruh.
Menurutnya, kelompok pekerja merupakan salah satu segmen terbesar yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau.
Sementara itu, Purbaya mengingatkan pentingnya menjaga kualitas hunian tinggal yang akan dibangun, khususnya rumah susun.
Ia berharap masyarakat mulai melihat rumah susun sebagai hunian yang nyaman, modern, dan layak untuk ditinggali.
Dalam rapat tersebut, BP Tapera juga mengajukan sejumlah dukungan yang diperlukan untuk implementasi program yang akan dilakukan.
Dukungan ini mencakup antara lain penyesuaian kuota rumah susun subsidi, dukungan regulasi terkait perubahan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun, serta penyesuaian premi asuransi.
BP Tapera Mengungkapkan Realisasi Pencapaian Penyaluran Kredit Rumah Subsidi Selama Tahun 2026
Selain membahas berbagai inovasi pembiayaan, BP Tapera juga melaporkan capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2026.
Hingga 23 Juni 2026, sebanyak 81.286 unit rumah yang sudah direalisasikan, ditambah dengan 21.735 unit rumah yang sudah akad kredit.
Total realisasi penyaluran kredit rumah subsidi di Indonesia hingga saat ini sudah mencapai 103.003 unit rumah FLPP.
Penyaluran tertinggi FLPP dialokasikan di Provinsi Jawa Barat, sementara bank penyalur tertinggi adalah Bank BTN.
Untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit rumah hingga akhir tahun, BP Tapera telah menyiapkan berbagai langkah percepatan.
BP Tapera Melakukan Sejumlah Hal untuk Meraih Target Penyaluran Kredit Rumah Subsidi Pada Akhir Tahun 2026
Dari sisi permintaan, BP Tapera memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, dan serikat pekerja.
Berbagai kegiatan sosialisasi, promosi digital, serta kampanye bersama perbankan dan pengembang juga terus dilakukan.
Dari sisi pasokan, BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan sejumlah asosiasi perusahaan pengembang properti di Indonesia.
Selain itu, lembaga ini juga memperkuat sinkronisasi data kebutuhan dan ketersediaan rumah agar penyaluran rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Melalui berbagai terobosan tersebut, BP Tapera optimistis semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
Sebelumnya, ada ulasan soal BP Tapera dan Bank Kalbar memantau rumah FLPP di Kalimantan Barat. Tidak ada pelanggaran yang terjadi oleh pemilik hunian.
Jangan lewatkan penjelasan perihal BP Tapera telah menyalurkan 77 ribu KPR FLPP hingga Juni 2026. Pemerintah menargetkan 350 ribu unit pada tahun ini.
Tidak ketinggalan, ada uraian mengenai BP Tapera dan Kementerian PKP yang mendorong akselerasi program Perumahan di Nias. BSPS dialokasikan untuk seluruh wilayah kabupaten dan kota.
Situs Investasiproperti.id selalu menyediakan konten yang menarik mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pengelola tabungan perumahan.
