Lembaga BP Tapera perluas akses KPR FLPP bagi pekerja dengan penghasilan tidak tetap sehingga memudahkan MBR punya rumah.
BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) terus mendorong perluasan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sasarannya termasuk pekerja dengan penghasilan tidak tetap (non-fixed income), melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja ke Perumahan New Bukit Tentrem Triwidadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kunjungan ini turut dihadiri Plt. Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman),
Selain itu, turut hadir Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, perwakilan Pemda DIY, serta bank penyalur FLPP.
BP Tapera Perluas Akses KPR FLPP bagi Pekerja dengan Penghasilan Tidak Tetap Agar Bisa Memiliki Tempat Tinggal
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma menyampaikan sejumlah hal terkait penyaluran FLPP.
Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan realisasi FLPP tertinggi di DIY pada 2025 dengan 258 unit, sementara untuk Kabupaten Gunungkidul mencatatkan 66 unit.
“Pemerintah telah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat berpenghasilan non-fixed income untuk memanfaatkan program KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Subsidi FLPP,” ujar Sid seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima oleh Investasiproperti.id.
“Kami berharap masyarakat yang telah merasakan manfaatnya dapat menyebarkan informasi baik ini kepada kerabat dan lingkungan sekitarnya,” lanjutnya.
Menurut Sid, pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah pertama melalui FLPP.
Skema tersebut mencakup pembebasan PPN, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), sehingga biaya awal kepemilikan rumah menjadi lebih ringan.
Pemerintah Berencana Menyediakan Skema Pembiayaan KPR dengan Jangka Waktu Hingga 40 Tahun
Plt. Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty mengungkapkan sejumlah hal terkait FLPP di DIY.
Ia menilai bahwa Perumahan New Bukit Tentrem yang memiliki 172 unit rumah subsidi bisa menjadi pilihan tempat tinggal.
Mawarty mengungkapkan bahwa kawasan berkontur tetap dapat menjadi hunian yang nyaman selama didukung fasilitas dan akses yang memadai.
Ia juga menyampaikan rencana pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan skema KPR dengan tenor atau jangka waktu hingga 40 tahun.
Jangka waktu yang lebih panjang memang ditujukan agar meningkatkan keterjangkauan masyarakat lantaran cicilan kredit menjadi lebih murah.
Manfaat program FLPP dirasakan langsung oleh para penghuni yang sebagian besar berasal dari kalangan pekerja non-fixed income.
Pekerja dengan Penghasilan Tidak Tetap Mengungkapkan Pengalaman Bisa Mengakses KPR FLPP
Salah satu penerima program KPR FLPP adalah Ari yang merupakan pelaku jasa perbaikan peralatan elektronik.
Ari mengaku terbantu memiliki rumah dengan uang muka sekitar Rp1,6 juta atau 1 persen dari harga rumah serta angsuran sekitar Rp1,77 juta per bulan selama 20 tahun.
Selain Ari, sejumlah penghuni lain yang berprofesi sebagai MC (master of ceremony) dan pekerja jasa mandiri juga berhasil memiliki rumah melalui FLPP.
Hal ini menjadi bukti bahwa program rumah subsidi kini semakin inklusif dan mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya kerap terkendala persyaratan pembiayaan.
Keberhasilan program pembiayaan rumah murah bagi MBR tersebut turut tercermin dari kualitas kredit para penghuni.
Perwakilan bank penyalur BTN dan BSN menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kredit macet maupun pembiayaan bermasalah di Perumahan New Bukit Tentrem.
Melalui berbagai kemudahan dan kebijakan yang terus diperkuat pemerintah, BP Tapera optimistis semakin banyak masyarakat termasuk pekerja sektor informal yang bisa terbantu.
Mereka dapat mewujudkan impian memiliki rumah layak huni bagi keluarga melalui program FLPP. Hal yang sulit terjadi sebelumnya.
Sebelumnya, ada penjelasan soal BP Tapera hadir dalam Munas Apersi VII di Bali. Asosiasi perumahan ini ikut berperan dalam program rumah subsidi di tanah air.
Jangan lewatkan ulasan soal BP Tapera dan Menteri PKP yang meninjau rumah subsidi FLPP di NTB. Maruarar mengungkapkan manfaat KUR Perumahan bagi UMKM dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Tidak ketinggalan, ada uraian perihal BP Tapera dan Kementerian PKP melakukan sosialisasi pembiayaan perumahan di Brebes. Alokasi pembiayaan melalui FLPP mencapai 50 ribu rumah.
Situs Investasiproperti.id selalu menyuguhkan konten yang menarik mengenai penyaluran kredit rumah terjangkau untuk masyarakat dengan penghasilan terbatas.
