Home / Panduan Properti

Senin, 10 Juli 2023 - 12:00 WIB

Mengenal Pakualaman Ground di Yogyakarta, Hak Tanah yang Diakui oleh UU Keistimewaan

Sumber Foto: Niagatour.com

Sumber Foto: Niagatour.com

Yuk, mulai mengenal Pakualaman Ground di Yogyakarta, pastinya terkait dengan Sultan Ground dan juga keistimewaan daerah ini. 

Pastinya, tidak banyak orang yang mengetahui mengenai Pakualaman Ground kecuali Anda tinggal di Yogyakarta atau berasal dari provinsi ini.

Pada Agustus 2018, Tirto.id melansir reportase mengenai penggusuran tanah milik warga terkait rencana pembangunan bandara baru di Yogyakarta. 

Pemerintah membangun bandara baru bernama New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Desa Glagah, Temon, Kabupaten Kulon Progo. 

Sejumlah warga tidak mendapatkan ganti rugi utuh atas bangunan atau tanah yang beralih fungsi tersebut. 

Penyebabnya tentu saja adalah klaim tanah milik Kadipaten Pakualaman alias Pakualaman Ground. 

Pengageng Kawedanan Keprajan Kadipaten Pakualaman KPH Suryo Adi Negoro (Bayudana) mengatakan kepemilikan tanah seluas 160 hektare tersebut berdasarkan pada Rijksblad 1918. 

Rijksblad adalah peraturan pertanahan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. 

Sementara pada April 2022, Kompas.com melansir bahwa Sultan Ground menjadi masalah ketika pemerintah ingin membangun dua jalan tol yang melewati Yogyakarta.  

Situs Investasi Properti akan membahas mengenai hal ini dengan mengutip dari berbagai sumber seperti Kompas.com, Okezone.com, Tirto.id, dan masih banyak lagi. 

sejarah pakualaman ground

Sumber Foto: Kagama.co

Mencari Tahu Apa Itu Pakualaman Ground 

Tanah Pakualaman atau Pakualaman Ground berasal dari Pakualamanaat Grond yang berasal dari bahasa Belanda. 

Ini merupakan sebutan untuk tanah yang dimiliki oleh Kadipaten Pakualaman, sama halnya dengan Sultan Ground

Baca Juga :  Mengenal Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Terbesar di Indonesia

Pakualaman adalah kadipaten yang merupakan pecahan dari Hamengkubuwono, hasil dari adu domba Pemerintah Hindia Belanda. 

Statusnya tetap diakui oleh Pemerintah Indonesia setelah merdeka, adipatinya menjadi wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mendampingi Sultan Hamengkubuwono sebagai sultan. 

Status tanah ini pastinya tidak terlepas dari pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.

Menurut UU Keistimewaan DIY, Yogyakarta memiliki kedudukan yang setara dengan provinsi, diatur dalam pasal 18 ayat 2 b UU Keistimewaan Yogyakarta.

“Surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengkubuwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di kadipaten, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) uniknya dalam UU Keistimewaan DIY diatur tentang kepemilikan tanah oleh kesultanan.” Inilah bunyi pasal di atas.

Dalam UU yang sama, Pasal 18 ayat 1 huruf c yang menerangkan keunikan Yogyakarta yaitu kepemilikan tanah oleh kesultanan.

mengenal pakualaman ground

Sumber Foto: Atmago.com

Status Pakualaman Ground Juga Diatur dalam UU No 13 Tahun 2012

Lantas semua hal tersebut juga diatur dalam peraturan perundangan yang terbaru yaitu Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 32 menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dinyatakan sebagai badan hukum dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan. 

Baca Juga :  18 Kelebihan Tinggal di Surabaya. Metropolitan Terbesar Kedua di Indonesia

Maksud dari pasal tersebut adalah badan hukum khusus bagi kasultanan dan kadipaten yang dibentuk berdasarkan beleid.

Kadipaten Paku Alam selaku badan hukum merupakan subjek yang memiliki hak milik atas tanah kadipaten. 

Tanah kadipaten atau Kagungan Dalem merupakan tanah milik kadipaten, maksudnya Pakualam Ground memang tanah milik Kadipaten Paku Alam. 

Lahan ini meliputi tanah keprabon dan non keprabon yang berada di sejumlah tempat dalam wilayah DIY. 

Tanah keprabon adalah lahan yang digunakan untuk bangunan istana dan kelengkapannya yang mencakup makam, alun-alun, masjid, dan banyak lagi. 

Selanjutnya, ada tanah non keprabon yang terdiri dari dua jenis yaitu tanah dengan hak dan tanah yang tanpa alas hak. 

Tanah non keprabon dengan hal adalah tanah yang digunakan oleh penduduk atau lembaga dengan hak seperti rumah, rumah sakit, kampus, dan lainnya.

Sebenarnya, kalau merujuk Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang pemberlakuan UU Pokok Agraria di Yogyakarta maka Pakualaman Ground dan Sultan Ground tidak berlaku. 

Artinya semua tanah bekas swapraja semestinya menjadi milik negara sesuai UU Pokok Agraria, tetapi Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menghidupkannya lagi. 

Hmm, itulah ulasan singkat mengenai Pakualaman Ground, status kepemilikan tanah di Yogyakarta. 

Situs Investasi Properti selalu menghadirkan artikel menarik mengenai panduan properti yang komprehensif kepada investor dan end user

Share :

Baca Juga

suasana kota serang banten

Panduan Properti

12 Kelebihan Tinggal di Serang. Ibu Kota Provinsi Banten yang Seolah Terlupakan
potret pelabuhan merak

Panduan Properti

Mengenal Pelabuhan Merak. Info Lengkap Soal Harga Tiket Penumpang dan Kendaraan
sungai kapuas di kalimantan

Panduan Properti

10 Sungai Terpanjang di Indonesia. Kamu Pernah Memancing di Sini?
potret istana bogor

Panduan Properti

15 Alasan Tinggal di Bogor. Kota Hujan yang Cocok untuk Tempat Tinggal
daftar jembatan terpanjang di indonesia

Panduan Properti

12 Jembatan Terpanjang di Indonesia. Kamu Pernah Lewat yang Mana?
kota paling macet di indonesia

Panduan Properti

5 Kota Termacet di Indonesia. Kamu Memang Bakal Tua di Jalan
keuntungan investasi properti di bekasi

Panduan Properti

7 Keunggulan Investasi Properti di Bekasi. Jumlah Pekerja Asing yang Banyak
jembatan ampera di palembang

Panduan Properti

11 Kelebihan Tinggal di Palembang. Kota Tertua yang Menjadi Venesia dari Timur